Penegakan Hukum di Laut: Tantangan dan Strategi Indonesia

Penegakan hukum di laut merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh negara kepulauan seperti Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di laut tidaklah mudah. Berbagai faktor seperti luasnya wilayah laut yang harus diawasi, minimnya sumber daya manusia dan teknologi, serta tingginya tingkat kejahatan di laut menjadi beberapa kendala utama yang dihadapi.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum di laut memerlukan kerjasama antar lembaga terkait serta dukungan dari masyarakat. “Kita harus bersinergi antara Bakamla, TNI AL, Polisi, dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut,” ujar Aan Kurnia.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum di laut adalah dengan memperkuat kerjasama internasional. Menurut Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Agusman, kerjasama internasional sangat penting dalam menangani masalah kejahatan di laut. “Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum di laut,” ujar Damos Agusman.

Namun, selain kerjasama internasional, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung penegakan hukum di laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Prigi Arisandi, masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya perlindungan laut. “Masyarakat sebagai mata dan telinga harus ikut serta dalam melaporkan kegiatan ilegal di laut agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif,” ujar Prigi Arisandi.

Dengan adanya kerjasama antar lembaga terkait, dukungan dari masyarakat, dan kerjasama internasional yang kuat, diharapkan penegakan hukum di laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap sumber daya laut yang begitu kaya dan beragam. Semua pihak harus bersatu dalam upaya menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia.