Peran hukum dalam penegakan tindak pidana laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Hukum menjadi landasan utama bagi penegakan hukum laut di Indonesia.

Menurut Pakar Hukum Kelautan, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Peran hukum dalam penegakan tindak pidana laut di Indonesia harus diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.”

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kelautan untuk mengatur penegakan hukum di bidang kelautan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan tindak pidana laut di Indonesia.

Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, “Penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia harus dilakukan secara profesional dan tidak pandang bulu terhadap pelaku tindak pidana laut.”

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa instrumen hukum internasional seperti UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) untuk memperkuat penegakan hukum di perairan Indonesia.

Dalam penegakan hukum di laut, kolaborasi antara berbagai instansi seperti TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kejaksaan Agung sangat penting. Kerjasama ini akan memperkuat penegakan hukum di perairan Indonesia.

Dalam penegakan hukum di laut, peran masyarakat juga sangat penting. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam melaporkan tindak pidana laut yang terjadi di sekitar mereka.

Dengan peran hukum yang kuat dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, penegakan hukum di perairan Indonesia dapat terjamin dengan baik. Marilah kita semua ikut serta dalam menjaga keamanan laut Indonesia melalui penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.