Peran penting peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan sangat vital untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, “Tanpa adanya peraturan hukum yang jelas dan ditegakkan dengan baik, sumber daya kelautan kita akan terus terancam oleh eksploitasi yang berlebihan.”

Peraturan hukum laut tidak hanya berlaku untuk negara-negara yang memiliki wilayah laut, tetapi juga untuk semua negara yang saling berbagi sumber daya laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Hasjim Djalal, seorang ahli hukum internasional, yang menyatakan bahwa “Kerja sama antar negara dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan merupakan kunci utama untuk mencegah kerusakan lingkungan laut global.”

Penerapan peraturan hukum laut juga memegang peranan penting dalam mengatur aktivitas manusia di laut, seperti penangkapan ikan, penambangan minyak dan gas, serta transportasi laut. Menurut Dr. Riza Damanik, seorang peneliti kelautan, “Peraturan hukum laut yang baik akan memberikan perlindungan bagi nelayan tradisional dan mencegah praktik illegal fishing yang merugikan ekosistem laut.”

Namun, tantangan dalam implementasi peraturan hukum laut masih sangat besar. Banyak negara yang belum memiliki regulasi yang memadai dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Hal ini juga ditegaskan oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, yang mengatakan bahwa “Ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum laut oleh negara-negara pengguna sumber daya kelautan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut global.”

Dengan demikian, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia industri, untuk memahami dan menjalankan peraturan hukum laut dengan baik. Hanya dengan kerja sama dan kesadaran bersama, kita dapat menjaga kelestarian sumber daya kelautan untuk generasi mendatang.