Peran Signifikan Penegakan Hukum di Laut dalam Kedaulatan Negara


Peran Signifikan Penegakan Hukum di Laut dalam Kedaulatan Negara

Pentingnya penegakan hukum di laut dalam kedaulatan negara tidak bisa diabaikan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, tanpa penegakan hukum yang kuat, potensi tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak asing yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Peran signifikan penegakan hukum di laut dalam kedaulatan negara sangat penting untuk melindungi kepentingan nasional.” Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum laut, Prof. Hikmahanto Juwana, yang menyatakan bahwa “tanpa penegakan hukum yang baik, kedaulatan negara di laut akan terus terancam.”

Penegakan hukum di laut juga menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan bahwa “Indonesia harus mampu mengamankan kepentingan nasional di laut dengan penegakan hukum yang efektif.”

Salah satu contoh peran signifikan penegakan hukum di laut dalam kedaulatan negara adalah Operasi Patuh Jaya 2021 yang dilakukan oleh Bakamla RI. Dalam operasi ini, berhasil ditangkap kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Tindakan ini merupakan bukti nyata dari upaya pemerintah dalam melindungi sumber daya laut Indonesia.

Namun, tantangan dalam penegakan hukum di laut masih terus ada. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah, mengungkapkan bahwa “masih banyak kasus illegal fishing dan penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di perairan Indonesia.” Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran signifikan penegakan hukum di laut dalam kedaulatan negara sangat penting untuk melindungi kepentingan nasional dan sumber daya laut Indonesia. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya menjaga kedaulatan negara di laut.