Tantangan dan peluang implementasi peraturan hukum laut di Indonesia memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar, namun juga dihadapkan pada berbagai masalah terkait pengelolaan dan perlindungan laut.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati, tantangan utama dalam implementasi peraturan hukum laut di Indonesia adalah kurangnya kesadaran dan komitmen dari pihak terkait. “Kita masih sering melihat pelanggaran terhadap peraturan hukum laut, mulai dari illegal fishing hingga pencemaran laut,” ujarnya.

Namun, bukan berarti tidak ada peluang untuk meningkatkan implementasi peraturan hukum laut di Indonesia. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut. “Kita terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama antarinstansi dan memperkuat peraturan hukum laut yang ada,” katanya.

Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah pembentukan Satgas 115 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satgas ini bertugas untuk melakukan patroli laut guna mencegah kegiatan illegal fishing dan melindungi sumber daya laut. “Kami berharap dengan adanya Satgas 115, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia dapat semakin ditingkatkan,” ujar Sakti Wahyu Trenggono.

Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi peraturan hukum laut di Indonesia masih terus ada. Hal ini membutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta, untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan potensi lautnya secara berkelanjutan dan melindungi ekosistem laut untuk generasi mendatang.